My Pengadaan

Pelatihan dan Sertifikasi di UNDIP Semarang

2012-01-16T11:48:00.000+07:00

Sehubungan dengan diberlakukannya Perpres no. 54/2010 mengenai Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah pada Perpres tersebut disebutkan mengenai kewajiban bersertifikat keahlian bagi panitia dan pejabat pengadaan (sejak 2006) serta bagi pejabat pembuat komitmen sejak 1 Januari 2012. Seperti diketahui bahwa Perpres no. 54/2010 ini telah mengalami perubahan yang sangat mendasar (

Buku dan Software "bebas" PPN

2012-01-11T09:42:00.000+07:00

Banyak yang terjadi dalam dunia pengadaan barang dan jasa pemerintah, salah satunya masalah perpajakan. Banyak diantara kita mungkin termasuk Anda yang ingin menjadi warga negara yang baik tapi tidak merugikan perusahaan atau diri kita. Seperti mencari dasar hukum untuk barang / jasa yang tidak kena pajak. Sebagaimana akhir tahun ini banyak kegiatan akhir tahun yang menumpuk dan beberapa hal di

Evaluasi Dokumen Lelang

2011-12-04T11:39:00.001+07:00

Setelah beberapa bulan disibukkan dengan rutinitas, sehingga jarang memberikan update pada blog. Ada beberapa permintaan dari teman-teman baik lewat email maupun sms ke ponsel saya, mengenai formulir evaluasi baik evaluasi administrasi, teknis, maupun harga. Melalui tulisan ini akan saya share beberapa dokumen evaluasi, sehingga diharapkan akan lebih mempermudah. Berikut selengkapnya ...

Standar Bidding Document (Perubahan 1)

2011-05-07T13:49:00.007+07:00

Setelah kemunculannya Standar Bidding Document yang dikeluarkan oleh LKPP sesuai Peraturan Kepala LKPP Nomor 6 Tahun 2010 tentang Standar Dokumen pengadaan Barang / Jasa Pemerintah (Standard Bidding Document) sebagai konsekuensi keluarnya Peraturan Presiden No 54 Tahun 2010, maka LKPP mengeluarkan Standar Bidding Document perubahan kesatu sesuai Peraturan Kepala LKPP Nomor 2 Tahun 2011 tentang

Standard Bidding Document (SBD)

2011-02-25T17:03:00.002+07:00

Setelah keluarnya Peraturan Presiden no 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, maka terbitlah Standar Bidding Document yang sering disingkat dengan SBD oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah atau sering kita kenal dengan singkatan LKPP lewat peraturan LKPP no 6 tahun 2010 tentang Standard Bidding Document dengan lampirannya sebagai berikut :1. Pengadaan

Troubleshooting

2010-12-25T12:23:00.001+07:00

Tulisan kali ini adalah tulisan terakhir dari beberapa tulisan mengenai Sistem Pengadaan Barang / Jasa Online pada Bandung e-Procurement. Dalam kesempatan sebelumnya telah dibahas pendahuluan mengenai BeP, daftar unduhan, dan Bantuan Registrasi Penyedia, Pembuatan, Perpanjang dan Pengajuan Kembali IKP, Surat Pernyataan Penggantian Email dan Reset Password Email Perusahaan. Pada kesempatan kali

Bantuan Registrasi Penyedia, Pembuatan, Perpanjang dan Pengajuan Kembali IKP, Surat Pernyataan Penggantian Email dan Reset Password Email Perusahaan

2010-12-21T21:45:00.002+07:00

Sebagai pengingat untuk tulisan sebelumnya mengenai Sistem Pengadaan Barang / Jasa Online telah dibahas mengenai garis besar dalam e-procurement dan dokumen unduh pendukung dalam Bandung e-procurement.Dalam lanjutan tulisan mengenai Sistem Pengadaan Barang / Jasa Online, kali ini My Pengadaan akan membahas mengenai bantuan registrasi penyedia, pembuatan, perpanjangan dan pengajuan kembali IKP,

Sistem Pengadaan Barang / Jasa Online : Unduh Dokumen

2010-12-21T20:48:00.002+07:00

Dalam tulisan sebelumnya yaitu Sistem Pengadaan Barang / Jasa Online, My Pengadaan sudah dijelaskan beberapa hal mengenai cara pendaftaran online untuk mengikuti proses pengadaan di Sistem Pengadaan Barang / Jasa Online pada Pemerintah Kota Bandung, berikut saya sisipkan beberapa arsip yang siap diunduh untuk memberikan penjelasan yang lebih lengkap serta beberapa dokumen lain yang terkait.

Sistem Pengadaan Barang / Jasa Online

2010-12-03T07:48:00.008+07:00

Setelah sekian lama absen update, MyPengadaan mencoba browsing dan mengamati beberapa link dan menemukan sebuah layanan pengadaan dengan nama "Sistem Pengadaan Barang / Jasa Online". Dalama layanan pengadaan di suatu daerah di Jawa Barat atau lebih dikenal dengan Bandung Elektronik Procurement (BEP), My Pengadaan mencoba untuk mendalami dengan mendaftar sebagai rekanan di BEP. Secara garis besar

Sosialisasi Peraturan Presiden No 54 Tahun 2010

2010-10-19T09:33:00.006+07:00

Peraturan baru tentang pengadaan barang / jasa pemerintah yaitu Peraturan Presiden no 54 tahun 2010 agak berbeda atau ada beberapa hal yang berbeda dari peraturan sebelumnya yaitu Keputusan Presiden no 80 tahun 2003 dan sampai perubahan ke tujuh. Sehingga dibutuhkan sosialisasi dari berbagai pihak sehingga diharapkan pada tahun 2011 dapat dijalankan, dan sampai saat ini belum semua tempat sudah

Tujuan Pokok dari PerPres 54/2010

2010-10-06T09:04:00.004+07:00

Pada Jumat, tanggal 6 Agustus 2010, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54/2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.Tujuan Pokok dari Perpres ini adalah:1. Mempercepat proses pengadaan, sehingga kontrak-kontrak pengadaan bisa mulai dilaksanakan pada bulan Januari/Februari (Awal Tahun Fiskal yang sedang berjalan). Diharapkan

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah

2010-09-17T05:50:00.003+07:00

Setelah beberapa kali browsing akhirnya ketemu juga alamat downloadnya untuk peraturan terbaru untuk pengadaan barang / jasa pemerintah. Jadi ingin menambah khasanah keilmuan nii, apa saja perubahannya berikut dokumennya, dan ulasannya dalam tulisan berikutnya.Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa PemerintahPeraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010Penjelasan Atas

Sistem e-Pengadaan Pemerintah (SePP) : Bag 1 Pendahuluan

2010-08-02T14:23:00.010+07:00

1. PendahuluanSistem e-Pengadaan Pemerintah (SePP) terdiri dari modul-modul aplikasi yang saling mendukung. Modul-modul aplikasi ini terdiri dari menu-menu dan layanan yang dibatasi berdasarkan jenis pengguna (user).Untuk dapat menggunakan sistem aplikasi SePP, perusahaan penyedia barang/jasa menunjuk seorang Administrator untuk menjalankan fasilitas yang diberikan khusus sebagai Penyedia Barang/

RAB Jasa Konsultansi

2010-06-18T12:33:00.000+07:00

Jasa konsultansi didefinisikan adalah layanan jasa keahlian profesional dalam berbagai bidang dalam rangka mencapai sasaran yang diinginkan pengguna jasa. Output jasa konsultansi merupakan suatu piranti lunak, nasehat, rekomendasi, rencana, rancangan, ataupun layanan jasa profesional seperti manajemen proses, pengawasan, audit, dsb.Di sektor konstruksi yang dikategorikan jasa konsultansi adalah

Billing Rate Konsultan

2010-06-17T12:21:00.002+07:00

Pertanyaan yang sering muncul dalam setiap pertemuan adalah bagaimana mendapatkanharga yang dapat dipertanggung jawabkan sebagai imbalan suatu pekerjaan jasa konsultansi.Di pada yang lalu, Bappenas dan Depkeu pernah menerbitkan Surat Edaran Bersama (SEB)berkaitan dengan standar harga satuan untuk jasa konsultan yang terkenal dengan sebutan Billing Rate Bappenas. Dalam perjalanannya, praktek

Jasa Konsultansi

2010-06-16T21:10:00.005+07:00

Dalam pelaksanaan kegiatan, seringkali kita memerlukan layanan keahlian/ profesional yang keluarannya pada umumnya bukan merupakan bentuk fisik, melainkan berbentuk rekomendasi, nasehat, hasil survey, disain ataupun dukungan manajerial seperti pengawasan, dll. Layanan ini dikenal dengan jasa konsultansi.Alasan kebutuhanJasa konsultansi pada umumnya diperlukan untuk melaksanakan sebagian fungsi

Kumpulan Pertanyaan & Jawaban

2010-06-06T12:10:00.001+07:00

Setelah beberapa pertanyaan yang masuk ke email admin, dan dirasa diperlukan sebagai tambahan wawasan seputar dunia pengadaan, untuk itu ada beberapa pertanyaan yang berhasil dikumpulkan dan jawaban dari pakar yang berkompeten dikutip dari beberapa situs resmi LKPP Nasional dan beberapa sumber yang lain. Semoga membantuPertanyaan 1:Kami mengalami perbedaan penafsiran tentang surat kuasa pemimpin/

Tips Menggunakan APENDO (Bagi Penyedia)

2010-06-05T13:48:00.005+07:00

Apendo adalah alat bantu bagi penyedia untuk pembungkus (baca: penyampul) dokumen/file-file dan terenkripsi (tersandi) untuk disampaikan kepada Panitia Pengadaan. Berikut kami sampaikan tips untuk menggunakan Apendo:Pastikan versi Apendo adalah yang terbaru.Simpan APENDO di media penyimpanan (misal: flasdisk).(untuk Pemula) UserID dan Password "Awal" dapat diketahui dengan melihat Help/

e-Proc (Bagian 4) : Mengikuti Lelang

2010-05-01T08:33:00.002+07:00

Selamat saya sampai kepada Anda yang telah berhasil mendapatkan identitas digital (id) dan password dari LPSE lewat email yang Anda gunakan dalam pendaftaran, jika belum mintalah konfirmasi dari verifikator LPSE.Nah, sekarang saatnya mengikuti lelang yang ada di website LPSE yang kita daftarkan,caranya :1. Masuk ke website LPSE (saya contohkan di LPSE Undip) di alamat http://lpse.undip.ac.id/

e-Proc (Bagian 3) : Verifikasi

2010-04-25T13:53:00.003+07:00

Setelah dibahas sebelumnya dalam e-Proc (Bagian 1) yaitu tentang tantangan pengadaan, latar belakang, dasar hukum, etika e-Procurement, prinsip-prinsip dasar e-Proc, keuntungan e-Proc, maka akan saya lanjutkan pembahasan tentang e-Proc. Selamat mengikuti. Dan e-Proc (Bagian 2) yaitu Aspek-Aspek Sistem Pengamanan Komunikasi Elektronik, Peranan, Aktor e-Proc, Entitas & Aktivitas, Tahapan Lelang

Sudah punya NPWP? Segera sampaikan SPT Tahunan PPh Anda

2010-04-24T08:53:00.004+07:00

"Cinta Bangsa, Bayar PajakLunasi Pajaknya, Awasi Penggunaannya"Itulah sepenggal kata dalam sebuah sebalebaran dari kantor pajak, selengkapnya isi ajakan untuk menyampaikan SPT Tahunan PPh dari Kantor Pajak Kanwil DJP Jawa Tengah I.Apa itu SPT Tahunan PPh?Surat pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh adalah formulir yang digunakan untuk melaporkan kewajiban perpajakan wajib pajak.Apa saja jenis SPT

Ulasan Surat Edaran Kementrian BUMN (BUMN vs Keppres 80)

2010-03-16T11:58:00.001+07:00

A. LATAR BELAKANGKeputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah telah lama menjadi payung hukum sekaligus pedoman bagi setiap instansi Pemerintah dalam melakukan proyek. Keppres yang telah mengalami enam kali perubahan ini telah mampu menjadi rambu untuk mengurangi kemungkinan-kemungkinan penyelewengan dalam proyek pengadaan.Namun secara mengejutkan, pada

Penyedia Barang Jasa

2010-03-04T11:54:00.000+07:00

Penyedia barang/jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang kegiatan usahanya menyediakan barang/layanan jasa. Secara umum persyaratan penyedia barang/jasa yang diatur dalam keppres 80/2003 adalah sebagai berikut:1. memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan usaha/kegiatan sebagai penyedia barang/jasa, antara lain peraturan perundang-undangan di bidang jasa

Panitia Pengadaan

2010-03-02T11:42:00.000+07:00

Pembentukan Panitia atau Pejabat Pengadaan didasarkan pada nilai dari Pengadaan. Untuk semua pengadaan dengan nilai di atas 50 Juta Rupiah harus dibentuk Panitia Pengadaan. Untuk sampai dengan nilai 50 juta Rupiah (< Rp. 50juta) pengadaan dilaksanakan oleh panitia atau pejabat pengadaan. Untuk semua nilai tersebut di atas dapat dilaksanakan oleh ULP (Unit Layanan Pengadaan)Anggota panitia

Pejabat Pembuat Komitmen

2010-02-27T11:30:00.001+07:00

Pejabat Pembuat Komitmen diangkat dengan surat Keputusan Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran / Dewan Gubernur BI / Pemimpin BHMN / Direksi BUMN BUMD.Pejabat Pembuat Komitmen harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :1. memiliki integritas moral;2. memiliki disiplin tinggi;3. memiliki tanggung jawab dan kualifikasi teknis serta manajerial untuk melaksanakan tugas yang dibebankan

Pihak Pengadaan

2010-02-25T11:24:00.002+07:00

Secara umum pengadaan barang/jasa melibatkan dua pihak, yaitu pihak pembeli atau pengguna dan pihak penjual atau penyedia barang/jasa.Pembeli atau pengguna barang/jasa adalah pihak yang membutuhkan barang/ jasa. Dalam pelaksanaan pengadaan, pihak pengguna adalah pihak yang meminta atau memberi tugas kepada pihak penyedia untuk memasok atau membuat barang atau melaksanakan pekerjaan tertentu.

Kontrak Lumpsum & Harga Satuan

2010-02-23T12:36:00.001+07:00

Apabila nanti setelah lelang kita memperoleh harga yang terbaik (bisa termurah, bisa pula sepadan), maka ada persoalan lain yang perlu kita pikirkan yaitu cara mengikat harga yang ditawarkan dalam kontrak.Dalam Keppres 80/2003 dikenal jenis kontrak berdasarkan imbalan, yaitu: 1). Kontrak Lumpsum; 2). Kontrak Harga Satuan;Di antara jenis kontrak di atas, Kontrak Lumpsum adalah jenis kontrak yang

Pelatihan Uji Coba Modul Dasar untuk Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah – Uji Coba Sistem Ujian Berbasis Komputer

2010-02-20T13:27:00.002+07:00

Kamis, 18 Februari 2010. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) mengadakan Pelatihan Uji Coba Modul Dasar untuk Pelatihan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Kegiatan yang diselenggarakan oleh Direktorat Bina Pelatihan Kompetensi – Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia LKPP tersebut, diikuti oleh 24 orang pegawai LKPP selama enam hari, pada tanggal 8

Kontrak Tahun Jamak (multi years contract)

2010-02-20T12:32:00.001+07:00

Seringkali kita dihadapkan pada situasi bahwa secara teknis dipastikan suatu pekerjaan misalnya membangun bangunan kantor 20 lantai yang tidak dapat dipecah-pecah ke dalam beberapa paket pekerjaan struktur dan memerlukan waktu pelaksanaan lebih dari satu tahun sehingga ruang lingkup kontrak yang bersangkutan akan meliputi lebih dari satu tahun anggaran.Pada kasus seperti ini, yang memerlukan

Sistem Pengadaan

2010-02-19T17:59:00.004+07:00

Dalam sembilan step siklus pengadaan, sudah dijabarkan beberapa step, untuk saat ini akan dicoba step ketiga yaitu sistem pengadaan. Untuk itu marilah kita simak bersama, apa itu yang dimaksud dengan sistem pengadaan dan lain sebagainya dalam uraian di bawah iniSistem Pengadaan dalam hal ini menyangkut empat, yaitu metode pemilihan penyedia barang/jasa, metode penyampaian dokumen penawaran,

Membentuk Panitia Pengadaan

2010-02-08T10:27:00.001+07:00

Tahapan kedua dalam siklus pengadaan adalah membentuk panitia pengadaan, bagaimana ketentuannya mari kita simak bersama dalam uraian di bawahKetentuan tentang pembentukan panitia/penunjukan pejabat pengadaan1. Tiga orang anggota : s/d Rp 500.000.000,-- untuk barang / jasa pemborongan, s/d Rp 200.000.000,-- untuk jasa konsultansi2. Lima orang anggota : di atas Rp 500.000.000,-- untuk barang / jasa

e-Proc (Bagian 2)

2010-02-06T08:45:00.011+07:00

Setelah dibahas sebelumnya dalam e-Proc (Bagian 1) yaitu tentang tantangan pengadaan, latar belakang, dasar hukum, etika e-Procurement, prinsip-prinsip dasar e-Proc, keuntungan e-Proc, maka akan saya lanjutkan pembahasan tentang e-Proc. Selamat mengikuti.Aspek-Aspek Sistem Pengamanan Komunikasi Elektronik1. Confidentiality, menyangkut kerahasiaan data dan/atau informasi, dan perlindungan

e-Proc (bagian 1)

2010-01-30T14:32:00.007+07:00

Sudah sering kita berkecimpung di dunia pelelangan, baik itu di Jawa ataupun di luar Jawa. Dan tak jarang pula sebagian kita yang memiliki keterbatasan, baik itu pendanaan, waktu, personil sehingga tidak banyak pelelangan yang kita ikuti. Begitu pula yang dirasakan oleh panitia ataupun PPK, sehingga beberapa tahun lalu mulailah dirintis penggunaan e-Proc (lelang secara elektronik), walaupun belum

Perencanaan Pengadaan

2010-01-16T12:00:00.001+07:00

Perencanaan pengadaan meliputi pemaketan pekerjaan, jadual pelaksanaan pekerjaan, biaya pengadaan, dan pelaksana pengadaan.1. Pemaketan pekerjaanMemaksimalkan penggunaan produk dalam negeri, menetapkan sebanyak-banyaknya paket untuk usaha kecil, perluasan kesempatan bagi usaha kecil, mengumumkan secara luas rencana pengadaan, dilarang memacah paket agar tidak lelang, menyatukan atau menggabungkan

Siklus Pengadaan

2010-01-14T12:00:00.005+07:00

Siklus yang ada dalam Pengadaan memiliki sembilan tahapan, antara lain :1. Merencanakan pengadaan2. Membentuk panitia3. Menetapkan sistem pengadaan4. Menyusun jadwal pengadaan5. Menyusun owner estimate6. Menyusun dokumen pengadaan7. Melaksanakan pengadaan8. Menyusun kontrak9. Melaksanakan kontrakDikutip dari Ikak G Patriastomo, "Sistem Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah"

Problem-problem

2010-01-12T12:00:00.001+07:00

Pengadaan pemerintah baik itu barang maupun jasa, sering kali menemui banyak sekali permasalahan-permasalahan / problem, antara lain : inefisiensi, bagaimana belanja yang efisien lemahnya daya saing nasional, bagaimana memaksimalkan peran belanja pemerintah bagi pertumbuhan perekonomian, khususnya mendorong peningkatan daya saing; governance.InefisiensiProses dan tata cara yang tidak sederhana,

Prinsip Dasar Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah

2010-01-05T12:00:00.007+07:00

Ada beberapa prinsip dasar yang harus dimiliki setiap kali akan mengadakan pengadaan barang / jasa pemerintah, yaitu1. Efisien2. Efektif3. Terbuka dan bersaing4. Transparan5. Adil / tidak diskriminatif6. AkuntabelEfisien, menggunakan sumber daya yang tersedia diperoleh barang dan jasa dalam jumlah, kualitas yang diharapkan, dan diperoleh dalam waktu yang optimal.Efektif, yang dimaksud di sini

Model Dokumen Pengadaan Nasional

2009-12-30T12:00:00.002+07:00

Dalam pelaksanaan pengadaan di Indonesia, masih banyak sekali kekurangan informasi mengenai bagaimana penyusunan dokumen dalam lelang baik itu pengadaan barang ataupun jasa sehingga tidak sedikit pula panitia lelang "bingung" akan menggunakan contoh dokumen yang mana, karena secara sadar atau tidak sudah banyak versi dokumen yang ada di sekitar kita. Untuk itu saya hanya sekedar berbagi mengenai

UNDANG - UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

2009-12-29T12:00:00.002+07:00

Teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah perilaku dan pola hidup masyarakat secara global. Perkembangan teknologi informasi telah pula menyebabkan dunia menjadi tanpa batas (borderless) dan menyebabkan perubahan sosial, budaya, ekonomi dan pola penegakan hukum yang secara signifikan berlangsung demikian cepat. Teknologi informasi saat ini menjadi pedang bermata dua, karena selain

Publikasi e - Government

2009-12-28T13:32:00.004+07:00

Dalam pengembangannya e-Government, masih membutuhkan banyak sekali kesungguhan hati dari masing-masing pilar pendukung dalam e-Government tersebut dan bukan saja merupakan tugas dan tanggung jawab dari pemerintah saja, untuk itu akan saya sampaikan beberapa dasar-dasar pengembangan e-Government di bawah ini :Blue Print1_Blue Print Sistem Aplikasi e-Governmen2_Rancangan Blue Print

Tutorial Keamanan Sistem Informasi

2009-12-27T12:00:00.002+07:00

Tersedia beberapa seri Tutorial Keamanan Sistem Informasi berbasis Open Source yang dikeluarkan oleh Direktorat Sistem Informasi, Perangkat Lunak dan Konten - Depkominfo. Anda dapat mengunduh beberapa Tutorial yang kami sediakan berikut ini:1_Manajemen Kemanan Sistem Informasi Pimpinan2_Keamanan Sistem Informasi Untuk Organisasi3_Keamanan Sistem Informasi Untuk Pengguna Rumah4_Keamanan Sistem

Perlunya Cyberlaw

2009-12-26T13:51:00.005+07:00

Teknologi informasi dan komunikasi (TIK) telah menjadi bagian hidup manusia yang tidak dapat dipisahkan. Keberadaan TIK membuat hidup kita menjadi lebih mudah dan menyenangkan. Aktivitas yang terkait dengan pekerjaan, pendidikan, hingga hiburan terkait erat dengan pemanfaatan TIK. Menyusun dokumen elektronik, melakukan penghitungan, mengirim dan membaca e-mail, berselancar di internet, chatting

Harga Terbaik?

2009-12-24T10:01:00.007+07:00

Kita maklum, tujuan pengadaan adalah mendapatkan barang dan jasa sesuai dengan kebutuhan (volume, mutu, waktu dll) dengan harga yang terbaik agar sasaran kinerja kegiatan atau organisasi tercapai.Dalam brebagai diskusi dengan pelaku pengadaan pemerintah selalu muncul pertanyaan berapa harga yang disebut terbaik? Apakah harga tersebut harus harga yang termurah?Jawabannya, tergantung pada

Lelang sebelum DIPA Disahkan

2009-12-19T12:59:00.005+07:00

Sebagaimana banyak disuarakan oleh berbagai pihak, kita mengingin kan anggaran yang sudah ditetapkan setiap tahunnya dapat secara efektif segera terserap. Penyerapan yang cepat tentunya perlu tetap sejalan dengan pelaksanaan fisik kegiatan.Keinginan ini memerlukan proses persiapan pelaksanaan kegiatan yang lebih awal, termasuk dalam proses pengadaannya.Kita semua menginginkan proses pengadaan

Peluang Usaha Kecil dalam Pengadaan

2009-12-19T12:19:00.004+07:00

Sebagaimana kita ketahui, usaha kecil memiliki peran dalam mendistribusikan kesejahteraan yang lebih merata. Dengan pandangan ini, semakin besar jumlah usaha kecil yang mendapat kontrak pengadaan dari pemerintah semakin besar pula peluang terjadinya distribusi kesejahteraan yang lebih merata.Selama ini, peluang usaha bagi usaha kecil dalam pengadaan barang/jasa pemerintah berkisar antara 30 – 40%

Membangun e-Government

2009-12-19T10:29:00.007+07:00

PendahuluanDi era reformasi ini, kebutuhan masyarakat akan transparansi pelayanan pemerintah sangatlah penting diperhatikan. Perkembangan teknologi informasi menghasilkan titik cerah bagi masyarakat dalam memperoleh informasi, selain itu juga membantu pemerintah dalam memperoleh masukan dari masyarakat. Penggunaan teknologi informasi ini membangun suatu sistem antara masyarakat dengan

BLACK LIST

2009-12-09T09:43:00.003+07:00

Keberhasilan (kinerja) satuan kerja melaksanakan kegiatan dalam rangka memberi pelayanan kepada masyarakat dapat diukur dengan pencapaian indikator-indikator kinerja di setiap tahapan pelaksanaan kegiatan.Pada tahap pengadaan, indikator kinerja yang sering menjadi ukuran adalah berapa tingkat harga yang diperoleh untuk suatu barang yang memenuhi kebutuhan. Dalam pandangan ini, semakin rendah

Kumpulan Makalah

2009-10-17T10:37:00.006+07:00

Mengetahui lebih dalam mengenai pengadaan barang / jasa yang diadakan di lingkungan pemerintah maupun swasta, alangkah baiknya kita menggunakan beberapa literatur untuk memperkaya wawasan tentang dunia pengadaan selain dari Keppres 80 Tahun 2003 dan perubahannya.Ada beberapa makalah yang ditulis oleh praktisi yang menggeluti dunia pengadaan, berikut makalah-makalah yang disajikan, semoga dapat

Soal Ujian Sertifikasi

2009-10-06T07:42:00.003+07:00

Bagi temen-temen yang akan mengikuti ujian sertifikasi Keppres 80 Tahun 2008, di manapun tempat pendaftarannya ataupun yang ingin menguji wawasan tentang Keppres 80 tahun 2003, tidak salahnya bisa mempelajari contoh soal di tahun sebelumnya, seperti yang berhasil saya kumpulkan. silahkan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya.Download Link :Contoh Soal 1http://www.ziddu.com/download/5508377/01_01-25.

Apa itu E-Government?

2009-08-01T10:16:00.005+07:00

Arti istilah E-Government dianggap berkaitan erat dengan pengertian berikutMerupakan istilah yang digunakan untuk berbagai kegiatan pemerintahan yang dibantu melalui media teknologi informasi dan komunikasi. E-Government sering juga disingkat dengan e-Gov. e-Gov pertama kali diusulkan pada tahun 1990 dan diuji coba di beberapa negara bagian Amerika. Saat ini beberapa negara bagian tersebut telah

Pengumuman Surat Kabar Nasional

2009-07-15T20:35:00.002+07:00

TEMPAT PENGUMUMAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAHPERIODE JULI 2008 S/D JULI 2009 Menindaklajuti Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2006 Tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Presiden No.80 Tahun 2003, Pasal 1, nomor 23, dan Pasal 4A, bersama ini diumumkan hal-hal sebagai berikut:Berdasarkan hasil pemilihan, surat kabar nasional yang menjadi satu satunya tempat mengumumkan

Seleksi Ulang

2009-07-13T08:49:00.006+07:00

Dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah sering dijumpai dengan istilah sanggahan, seleksi ulang, dan untuk saat ini akan kami jabarkan mengenai seleksi ulang sesuai dengan Keppres No. 80 Tahun 2003, sebagai berikut :Pelelangan umum dan terbatas dinyatakan gagal oleh panitia/pejabat pengadaan, apabila:jumlah penyedia barang/jasa yang memasukkan penawarankurang dari 3 (tiga) peserta; atautidak

Sanggahan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa dan Pengaduan Masyarakat

2009-07-13T08:48:00.009+07:00

Peserta pemilihan penyedia barang/jasa yang merasa dirugikan, baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan peserta lainnya, dapat mengajukan surat sanggahan kepada pengguna barang/jasa apabila ditemukan :penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan dalam dokumen pemilihan penyedia barang/jasa;rekayasa tertentu sehingga menghalangi terjadinya persaingan yang sehat;

Istilah Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

2009-07-11T11:39:00.006+07:00

Dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah, terkadang kita lupa ataupun tidak mengetahui, bahkan salah mengartikan istilah-istilah di dalamnya, untuk itu kami bagikan daftar istilah yang seringkali kita dengar atau lihat dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah yang kami nukil dari Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik

Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

2009-07-09T11:11:00.007+07:00

Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, diatur dalam Kepres No. 80 Tahun 2003 dengan perubahan-perubahannya, sehingga dalam penyusunan Pengadaan Barang/Jasa yang dibiayai oleh pemerintah harus sesuai dengan ketentuan dalam pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah yang diatur dalam peraturan (dalam lampiran link) di bawah ini :Kepres_80_2003Pedoman Pelaksanaan Pengadaan

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor 43/PRT/M/2007

2009-07-09T10:15:00.011+07:00

Dalam standar dan pedoman pelaksanaan jasa konstruksi ini akan dibahas secara detail cara penyusunannya (dalam lampiran link) sebagai berikut:Permen PU no 43 Tahun 2007Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa KonstruksiBuku 1 :Standar Dokumen Pelelangan Nasional Pekerjaan Jasa Pelaksanaan Konstruksi (Pemborongan) untuk Kontrak Harga SatuanBuku 2 :Standar Dokumen Pelelangan Nasional Pekerjaan Jasa

UU No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai

2009-07-06T20:10:00.005+07:00

Meterai atau bea meterai di Indonesia diatur dalam ketentuan UU No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai. Berdasarkan Undang-Undang tentang Bea Meterai tersebut, dinyatakan bahwa bea meterai adalah pajak atas dokumen, termasuk di dalamnya surat perjanjian dan surat-surat lainnya yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan atau keadaan yang bersifat

Pengumuman Surat Kabar Nasional

2009-07-04T09:55:00.002+07:00

PENGUMUMAN SURAT KABAR NASIONALTEMPAT PENGUMUMAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAHPERIODE JULI 2008 S/D JULI 2009 Menindaklajuti Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2006 Tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Presiden No.80 Tahun 2003, Pasal 1, nomor 23, dan Pasal 4A, bersama ini diumumkan hal-hal sebagai berikut:Berdasarkan hasil pemilihan, surat kabar nasional yang menjadi